masyarakat dan pemukimaan

LINGKUNGAN: Masyarakat dan Pemukiman
Posted by Andi on Mar 3, '08 3:09 AM for everyone
Pembangunan Millenium (millennium development) abad 21 akan ditandai dengan pesatnya laju pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan hingga pedesaan. Hal ini berkontingensi kuat, selain oleh arus globalisasi juga dengan realisasi dari resolusi PBB No. 43/181/Des 1988 tentang penyediaan perumahan dan pemukiman di Indonesia untuk mewujudkan rumah yang layak bagi semua (shelter for all). Dalam skala global, diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal dikawasan perkotaan sedangkan di Indonesia diperkirakan hingga 60 persen, artinya kawasan perkotaan di Indonesia akan menghadapi tantangan kompleks berupa dampak tekanan penduduk yang meningkat (Mangunjaya, 2006).

Dampak dari meningkatnya tekanan penduduk yaitu ketidakseimbangan ekologi lingkungan kawasan perkotaan khususnya oleh perluasan kawasan pemukiman. Beberapa kota di Indonesia misalnya Jakarta, Medan, dan Surabaya telah mengalami hal yang demikian. Penyebabnya adalah arus urbanisasi yang cepat, konsentrasi pembangunan infrastruktur pada kawasan metropolis, alih fungsi lahan yang tinggi –konversi dari hutan kota, cagar alam, lahan pertanian produktif, pantai, dan daerah resapan air menjadi pemukiman dan kawasan industri– dan dukungan pemerintah (political will) yang lemah serta partisipasi masyarakat yang rendah.

Makassar sebagai kota ikon Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga telah mengalami berbagai dampak negatif oleh tingginya tekanan penduduk seperti meningkatnya intentitas genangan air, banjir, polusi udara, polusi suara, suhu perkotaan, kemacetan, pemukiman kumuh, sedimentasi dan erosi daerah aliran sungai (DAS), dan penyakit berbahaya seperti demam berdarah (DBD) dan Diare. Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan tinggi terhadap masyarakatnya tetapi disisi lain, penanganan masalah-masalah diatas membutuhkan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan sehingga benang merah masalah teraksentuasi pada: selain visi pandangan kedepan (efektif, aktif, terdesentralisasi) juga keterwakilan aspirasi (representase) pemerintah kota dikalangan masyarakatnya.

Realisasi pemukiman kota Makassar berwawasan lingkungan adalah bentuk mutu pelayanan yang tinggi dari pemerintah kota kepada masyarakatnya. Namun untuk mencapai hal tersebut, bertumpu pada peran pemerintah kota dan partisipasi masyarakat luas. Mengantisipasi masalah pemukiman kota Makassar yang kelak akan menjadi kota metropolis, perlu langkah-langkah strategis. Perencanaan pemukiman penduduk harus bertumpu pada pendekatan-pendekatan ekologis guna menjamin keberkelanjutannya. Menuju pemukiman penduduk berwawasan lingkungan, ada dua prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: [1] Ekosistem merupakan bagian integral dari pemukiman penduduk sehingga pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi harus melestarikan aspek keseimbangan ekosistem, dan [2] Harus ada harmonisasi unsur-unsur buatan manusia dengan unsur-unsur alami lingkungan yang ada.

Pemukiman yang sehat bertumpu dari suasana harmonis antara kondisi ekosistem dan fisik pemukiman. Oleh karena itu, perlu ada pencapaian terhadap beberapa sasaran penting sebagai berikut: [1] Menjamin persediaan air bersih. Ekosistem sehat jika saluran perairan maupun air tanah tidak tercemar sehingga air tanah yang tersedia merupakan air sehat dan aman untuk dikomsumsi, [2] Minimalisasi dampak limbah dan pengendalian bahan-bahan yang tidak terpakai, [3] Mempertahankan lahan-lahan produktif dengan meminimumkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman sehingga akan membantu upaya menjaga keseimbangan ekosistem pemukiman karena berdampingan dengan lahan subur, dan [4] Menyelaraskan pemeliharaan ekosistem dengan pelayanan pemukiman. Sebuah pemukiman yang harmonis akan menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan, dan pendidikan masyarakat.

Uraian diatas mengaksentuasikan, selain dukungan pemerintah kota juga beberapa komponen sebagai berikut: [1] Fisik (lahan, vegetasi, limbah rumah tangga, air, suhu, dsb), [2] Sosial (pendidikan, kesadaran, pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, partisipasi dan solidaritas masyarakat, dsb), [3] Ekonomi (lapangan pekerjaan, usaha, dan manfaat ekonomi lainnya), dan [4] Teknologi (pengolahan limbah, pemeliharaan vegetasi, pemanfaatan hasil vegetasi, bioenergi, dsb).

Jumlah dan jenis vegetasi sangat menentukan kualitas ekosistem pemukiman karena berfungsi sebagai produsen oksigen dan mengurangi emisi karbondioksida (CO2) melalui proses fotosintesa. Manfaat lain yaitu sebagai peredam suara, penyejuk udara, pencegah erosi, meningkatkan daya resap tanah, estetika, sumber obat-obatan alami dan gizi berupa karbohidrat, vitamin, mineral dan protein

Pengolahan limbah rumah tangga (RT) seperti limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, bahan biopori, bahan hidroponik, dan sumber bioenergi. Hal ini akan memberikan nilai lebih (surplus value) dan secara perlahan akan mengubah persepsi masyarakat tentang limbah khususnya limbah organik.

Partisipasi masyarakat dalam memelihara pemukimannya sangat ditentukan oleh tingkat sumberdaya manusia (human resource) meliputi kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi. Selain itu, solidaritas sosial sebagai perilaku kolektif masyarakat menentukan optimalisasi pencapaian pelestarian ekosistem pemukiman sehingga metode investasi sumberdaya manusia dan pendekatan partisipasif secara berkesinambungan sangat penting artinya.

Minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan sangat ditentukan oleh pertimbangan manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya, hal ini wajar mengingat masyarakat kita umumnya tergolong ekonomi lemah. Oleh karena itu, upaya pengintegrasian kepentingan ekonomi dan ekologi adalah tantangan utama. Agribisnis perkotaan berbasis pendayagunaan tanaman dan pengolahan hasil produk pertanian adalah bentuk usaha ekonomi yang berwawasan lingkungan. Teknologi sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun memiliki dampak positif dan negatif sehingga pertimbangan aspek kemanfaatan terhadap lingkungan adalah yang utama. Untuk mengurangi genangan air dan banjir (sumber penyakit) dapat dilakukan melalui penerapan teknologi lubang resapan biopori (LRB) yang ramah lingkungan, sederhana, dan ekonomis serta mudah diterima oleh masyarakat (acceptable